Buletin Pagi

Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge berencana mengundurkan diri dari jabatannya, jika Presiden Joko Widodo tak mampu mengakhiri konflik di wilayahnya. Konflik yang terjadi sejak Desember 2018 lalu itu telah menelan banyak korban, mulai dari warga, aparat dan gelombang pengungsian. Baru-baru ini, sopir Wentius, Hendrik Lokbere dilaporkan ditembak. Wentius kecewa kepada Presiden Jokowi karena mengabaikan permintaannya bersama Bupati Nduga Yairus Gwijangge dan sejumlah organisasi masyarakat untuk menarik semua pasukan militer tambahan di Nduga, yang disampaikan pada medio Agustus 2019. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kementerian Keuangan akan menurunkan ambang batas harga barang yang kena bea masuk barang impor, yang berasal dari transaksi niaga daring atau e-commerce mulai Januari 2020. Ambang batas harga barang itu dari 75 dolar Amerika menjadi 3 dolar Amerika sekali kirim. Kebijakan ini juga menuai kecaman, karena berpotensi merugikan penjual importir kecil, dan pemasok barang dari toko daring impor. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Dirjen Bea dan Cukainya mendapat petisi dari masyarakat, karena kebijakan tersebut. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menyebut kebijakan ini dibuat untuk melindungi industri perdagangan dalam negeri. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo akan menghapus sanksi pidana kepada pengusaha nakal. Penghapusan sanksi itu akan ada dalam omnibus law terkait investasi yang sedang digodok pemerintah. Rencana penghapusan itu itu dibenarkan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Menurutnya, pemidanaan pengusaha akan menghambat pertumbuhan pembukaan usaha, yang berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam menemukan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di rencana Presiden Joko Widodo mengembangkan 'Bali Baru' untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Menurut Peneliti Elsam, Lintang Setianti, potensi pelanggaran HAM dari pengembangan destinasi Bali Baru itu yaitu terkait perampasan tanah, salah satunya di Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba salah satu dari 10 destinasi Bali Baru yang dicanangkan Pemerintah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

PT Asuransi Jiwasraya dituntut segera mengembalikan dana para nasabah yang telah jatuh tempo. Perusahaan asuransi pelat merah ini telah mengakui tak sanggup membayar klaim nasabah yang jatuh tempo Oktober hingga Desember 2019. Jumlah nasabahnya mencapai 5 juta lebih dengan nilai total klaim mencapai lebih dari 12 triliun rupiah. Koordinator Forum Komunikasi Pemegang Polis Jiwasraya Rudyantho mengatakan nasabah menuntut seluruh dana dikembalikan berikut bunganya. Jumlah tunggakan yang harus dibayar ke tiap nasabah beragam. Ia menyebut ada nasabah warga negara Korea Selatan yang nilai klaimnya mencapai 500 miliar rupiah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemohon uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 19 hasil revisi, mengataan terus mengupayakan agar permohonannya bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Upaya itu terus dilakukan menjelang rencana Presiden Joko Widodo memilih sejumlah nama untuk Dewan Pengawas yang pelantikan berbarengan dengan Pimpinan KPK, Jumat besok. Menurut Kuasa Hukum Saor Siagian, tim pemohon tengah menyiapkan dokumen yang disarankan oleh majelis hakim saat sidang pendahuluan uji materi lalu, yang juga akan digunakan sebagai penguat gugatan. Jika gugatan permohonan uji formil dikabulkan oleh MK, Saor memastikan UU KPK yang diberlakukan harus kembali pada UU yang lama, agar tidak terjadi kekosongan hukum. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo meminta pengusaha pertambangan, terutama di kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur segera mereklamasi setiap bekas galian tambang. Jokowi juga mengingatkan ancaman pidana untuk penambang dalam Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan penempatan dana dari pejabat publik, yaitu kepala daerah di rekening kasino atau rumah judi di luar negeri. Meski enggan merinci siapa kepala daerah dan di kasino mana penempatan uang tersebut, Kepala PPATK Kiagus Badaruddin menyebut, dengan temuan itu, PPATK ingin ada pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang dari aparat penegak hukum. Kiagus Badarudin mengungkapkan ada dua wewenang PPATK yaitu aspek penindakan dan pencegahan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, peningkatan dana bantuan bagi partai politik (parpol) bisa menjadi salah satu upaya mencegah korupsi. Deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik saat ini masih sangat jauh dari kebutuhan partai. Hasil kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahunan (LIPI), idealnya negara membantu 50 persen dari kebutuhan Parpol. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Mulai 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengganti sistem Ujian Nasional dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, penggantian sebagai bagian dari 4 kebijakan yakni; menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), mengganti Perampingan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan perubahan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kata dia, materi ujian nasional dinilai terlalu padat sehingga fokusnya justru mengajarkan dan menghafal materi, bukan terkait kompetensi pelajaran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengatakan  belum semua pekerja terdaftar sebagai dalam aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kuasa hukum pemohon pengajuan uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mengakses dan mendapatkan dokumen absensi DPR saat sidang paripurna pengesahan Revisi UU tersebut, 17 September lalu. Dokumen absensi itu, akan dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon dalam gugatannya menyampaikan dalil sidang paripurna pengesahan Revisi UU KPK tidak memenuhi kuorum. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuding pemerintah tak berkomitmen menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM masa lalu. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pemerintah selalu berdalih kekurangan bukti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo didesak untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen, untuk mengungkap kasus penyerangan kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Kuasa hukum Novel Baswedan, Arif Maulana beralasan, pembentukan TGPF independen itu harus segera dilakukan karena tim kuasa Novel dan juga Komnas Ham mendapat temuan ketidakindependenan dari TGPF bentukan Kepolisian. Tim kuasa hukum juga menduga ada keterlibatan internal kepolisian sehingga kerja tim bentukan Polri yang diberi tenggat waktu hingga awal Desember oleh Jokowi itu, masih tak dapat mengungkap pelakunya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

I Gusti Ngurah Ashkara atau Ari Ashkara dicopot dari jabatan Direktur  Utama PT Garuda Indonesia. Hal ini terkait skandal penyelundupan motor  gede atau moge Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di penerbangan  Garuda. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kasus 20 ribu ton beras Bulog tak layak konsumsi mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Kemarin, Jokowi menggelar ratas khusus membahas pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ia menyoroti buruknya tata kelola beras, sehingga Bulog harus membuang 20 ribu ton beras rusak. Jokowi menyalahkan para menterinya karena tak becus mengurus distribusi beras. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kepolisian kembali ditagih penuntasan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Pasalnya, awal Desember merupakan tenggat yang ditetapkan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Idham Azis untuk mengungkap pelaku maupun dalang kasus Novel. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri BUMN Erick Thohir merancang strategi pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah yang berjumlah 142. Selain soal perampingan birokrasi, Erick ingin memperkuat kewenangan dalam mengontrol BUMN dan anak usahanya. Ia bakal mengeluarkan peraturan menteri untuk memperketat pembentukan anak cucu usaha BUMN. Erick menyoroti minimnya kontribusi anak cucu BUMN itu bagi penerimaan negara. Ia mencontohkan BUMN yang memproduksi baja, Krakatau Steel. Ia prihatin dari 210 triliun rupiah total keuntungan dari BUMN, mayoritas diperoleh dari 15 perusahaan saja. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Perum Badan Usaha Logistik Bulog bakal membuang 20 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah yang berada di gudang. Hal itu lantaran usia penyimpanan beras tersebut telah lebih dari setahun sehingga tak layak dikonsumsi. Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal mengakui kejadian ini baru pertama kali terjadi. Kata dia, stok yang menumpuk ini lantaran terbatasnya penyerapan beras Bulog terutama dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bulog berupaya meningkatkan penyerapan dengan memasarkan beras ke masyarakat luas. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Joko Widodo akan menghilangkan jabatan eselon tiga dan empat di pemerintahan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id