Buletin Pagi

-  Cegah Tarif Predator, Kemenhub Batasi Diskon bagi Transportasi Online - Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menyatakan, Kemenhub akan melibatkan Asosiasi Driver Ojek Online, Aplikator, Bank Indonesia, Komisi Pemantauan Persaingan Usaha (KPPU) dan Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat aturan, yang diklaim akan menguntungkan semua pihak, termasuk para konsumen. Rencananya, aturan mengenai pembatasan pemberian diskon atau promo bagi transportasi online ini akan diteken akhir Juni 2019.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pemerintah Akan Sanksi ASN Yang Bolos di Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan skors, surat teguran tertulis, hingga pemotongan Tunjangan Kinerja bagi ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama usai libur lebaran.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  DPR Soroti Kecelakaan Kapal Selama Masa Mudik Lebaran  - DPR menyoroti sejumlah kecelakaan kapal selama arus mudik Lebaran. Salah satunya terjadi pada KM Mutiara Persada II yang kandas di dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebanyak 500-an penumpang berhasil diselamatkan. Anggota Komisi Perhubungan DPR Bambang Haryo menduga kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan akibat antrian panjang ke dermaga. Kata dia, jumlah kapal tak sebanding dengan jumlah dermaga yang dibangun.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Meski Ganggu Penerbangan, Tradisi Balon Udara Liar Sulit Ditertibkan - Tradisi pelepasan balon udara liar saat perayaan Lebaran kembali diprotes otoritas penerbangan. Tradisi ini kerap digelar di sebagian wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga kemarin, Lembaga Penyelenggara Layanan Navigasi atau Airnav Indonesia mencatat sebanyak 32 laporan pilot yang melihat balon udara di ketinggian bervariasi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Kedua Kubu Calon Presiden Diharapkan Gelar Rekonsiliasi Saat Idulfitri - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kubu pasangan calon presiden 01 dan 02 saling memaafkan dalam momentum Idulfitri. Lukman mengatakan, Lebaran menjadi momen yang bagus untuk saling memaafkan. Ini agar tak ada lagi pengelompokan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 atau 02. Lukman juga meminta masyarakat kembali mengingat pentingnya persaudaraan ketimbang perbedaan pandangan politik.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Pelaku Bom Kartosuro Diduga Jaringan JAD  -  Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menduga kuat pelaku bom di Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rofik Asharuddin, berafiliasi dengan jaringan Jemaat Ansharut Daulah JAD. Analisis ini berbeda dengan Polri yang menyebut lelaki usia 22 tahun itu beraksi sendiri atau lonewolf.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Rencana Undang Maskapai Asing Dinilai Tak Selesaikan Masalah - Komisi 6 DPR yang membidangi industri, investasi dan persaingan usaha menilai masuknya maskapai asing bukan solusi tepat menyelesaikan masalah mahalnya harga tiket pesawat. Anggota Komisi 6 DPR Nasril Bahar memperkirakan maskapai asing bakal menolak melayani rute-rute terpencil. Alhasil, rute-rute tersebut akan dibebankan kepada maskapai pelat merah yakni Garuda Indonesia. Politikus PAN itu juga khawatir kehadiran maskapai asing justru akan mematikan maskapai lokal.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Koalisi LSM Temukan Tujuh Dugaan Pelanggaran HAM saat Penanganan Aksi 22 Mei - Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menemukan tujuh dugaan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penanganan kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang menewaskan 8 orang. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani mengatakan, di antaranya dugaan salah tangkap, penyiksaan terhadap tersangka, tidak diperbolehkannya tersangka dibesuk oleh keluarga, tersangka yang ditangkap tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Permintaan Referendum Aceh Dinilai tak Beralasan - Wacana referendum Aceh kembali bergulir. Pernyataan referendum tersebut dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Muzakir Manaf saat Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Ditiro, Senin ini. Bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Marzuki AR, menilai, bergulirnya kembali wacana referendum Aceh, merupakan akumulasi dari persoalan yang saat ini masih terjadi di Aceh. Menurutnya, wacana referendum dimaknai sebagai bentuk ketidakpuasan dari MoU Helsinki, yang sampai hari ini belum seluruhnya terealisasi di Aceh.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- 13 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo, Korban Tuntut Pemulihan Lingkungan - Warga korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur mendesak pemerintah memperbaiki kerusakan lingkungan akibat dampak lumpur. Pasalnya, meski 13 tahun berlalu, kondisi lingkungan terdampak masih belum pulih. Seperti kualitas air, dari semula bisa diminum, saat ini tidak layak minum. Belum lagi kualitas udara yang membawa bau lumpur yang pekat, bila terhirup warga. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Pejabat Negara Jadi Target Pembunuhan karena Peran Sentral di Sektor Keamanan - Kapolri Tito Karnavian mengungkap empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan terkait aksi 22 Mei. Mereka adalah Menkopolhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gories Mere. Tito mengatakan, nama-nama ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap enam tersangka. Namun, Tito tetap merahasiakan nama pemimpin lembaga survei swasta yang juga menjadi salah satu target pembunuhan.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Koalisi Masyarakat Sipi menyebut ada dugaan pelanggaran HAM, terkait bentrokan saat aksi 21-22 Mei lalu. Ketua YLBHI, Asfinawati mengungkapkan, ada belasan temuan awal dari laporan pemantauan bersama terhadap aksi menolak hasil Pemilu itu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kerugian akibat dua hari rusuh pascapenetapan hasil Pemilu menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 1,5 triliun rupiah. Wakil Ketua Umum Kamar dan Dagang Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut kericuhan pada aksi tolak pemilu 22 Mei itu telah merugikan sektor perdagangan di DKI Jakarta sekitar 1,5 Triliun rupiah.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Rekapitulasi Kelar, BPN Tolak Hasilnya - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi suara KPU yang kelar dini hari tadi. Juru bicara saksi pasangan Prabowo-Sandi, Didi Haryanto menolak dan tidak mengakui penetapan rekapitulasi nasional yang dilakukan KPU. Alasannya, banyak kecurangan yang terjadi selama proses penetapan rekapitulasi. Kata dia, salah satunya saat pleno KPU Papua, sebanyak 24 distrik di provinsi itu tidak mengikuti pemilu dan 23 rekomendasi Bawaslu tidak ditindaklanjuti KPU.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Antisipasi Ancaman Teror, Polisi Siapkan Puluhan Ribu Personel - Kepolisian bersama TNI menyiapkan puluhan ribu personel untuk menjaga pengumuman rekapitulasi nasional pada 22 Mei 2019. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengatakan, pengamanan akan dilakukan pada simbol-simbol negara, seperti istana negara, gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sentra-sentra ekonomi.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

- Penarikan Saksi dari Rekapitulasi Bisa Rugikan Capres 02 - Menurut Anggota KPU Evi Novida Ginting, ketidakhadiran saksi pada proses rekapitulasi suara nasional tidak mempengaruhi hasil akhir, karena ada atau tidaknya saksi, rapat pleno dan rekapitulasi akan tetap sah. Apalagi ada Bawaslu yang hadir dan mengawasi setiap tahapan Pemilu.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

 - Polemik Penolakan Pembangunan Pura di Kabupaten Bekasi - Penolakan pendirian tempat ibadah bagi kaum minoritas kembali terjadi. Kali ini penolakan pembangunan pura terjadi di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi. Padahal kabupaten itu belum memiliki satu pun pura, sementara penganut Hindu di Kabupaten itu mencapai 7 ribu orang.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Kasus Pelanggaran HAM Macet, Jaksa Agung Didesak Mundur  - Jaksa Agung HM Prasetyodinilai lemah komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketua Komnas Ham, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, komitmen yang lemah terlihat saat Kejaksaan Agung meminta hal di luar ranah Komnas HAM sebagai penyelidik. Ini terjadi saat mengembalikan berkas perkara kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi Mei 1998.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Presiden Didesak Bentuk Pansel Pemilihan Pimpinan KPK - Presiden Joko Widodo didesak segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, jika pembentukan pansel berlarut, maka akan berdampak pada proses seleksi di DPR, dan pelantikan Ketua KPK yang tidak tepat waktu. Penyebabnya pansel memerlukan proses panjang seperti wawancara, dan menerima masukan dari publik.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

-  Polisi Diminta Hati-Hati Terapkan Pasal Makar  - Kuasa Hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution menilai, perubahan pasal dari penghasutan menjadi tindak pidana makar oleh kepolisian tidak lazim.  *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id