Asumsi Bersuara

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai kembali proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) pada tanggal 10 November 2020 lalu. Pembahasan tersebut kembali menuai perdebatan di dunia maya dalam sepekan terakhir. Draf RUU Larangan Minol terakhir berisi larangan bagi siapapun untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol, kecuali untuk "kepentingan terbatas" seperti kepentingan adat, ritual keagamaan atau untuk wisatawan. Jika melanggar maka individu atau perusahaan akan dipidana. Bersama dengan Pingkan Audrine, Peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) akan membahas apakah RUU Minol justru melanggengkan keberadaan oplosan? Bagaimana seharusnya peraturan terkait minuman beralkohol yang sensible di Indonesia? Lantas, apa urgensinya RUU Minol harus disahkan? Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Ketidaksesuaian antara prioritas pemerintah dengan realisasi di lapangan mengindikasikan adanya persoalan dalam proses pengelolaan keuangan negara. Proses pengelolaan keuangan akan selalu melibatkan beberapa tahapan penganggaran. Secara garis besar, indikator kinerja terkait anggaran terdiri dari empat aspek yaitu kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, tercantum bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Bersama dengan Misbah Hasan Sekertaris Nasional Fitra Rayestu akan membahas banyak tentang APBN 101. Lantas, bagaimana proses penyusunan anggaran hingga pengawasan pelaksanaan dilakukan oleh otoritas terkait? Apa kelemahan sistem anggaran pemerintah selama ini? dan bagaimana sistem penganggaran yang ideal? Selengkapnya di Asumsi Be

Selain prevelansinya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Stroke nyatanya butuh tindakan preventif dan deteksi dini dalam penanganannya. Berkolaborasi dengan Indonesian Stroke Society yang didukung oleh Angels Initiative, kali ini kita akan membahas tentang stroke dan apa itu F.A.S.T dalam mendeteksi gejala awal stroke langsung bersama dengan Pakar Stroke, yang juga Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS.  Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Persaingan sengit antara Donald Trump dan Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 menyorot perhatian seluruh dunia. Perubahan sistem pemilihan dengan menggunakan mail-in-ballots menjadi pemenang US Elections 2020. Akhirnya, Joe Biden menjadi presiden terpilih setelah meraih suara elektoral tertinggi. Biden memperoleh 273 suara elektoral, sementara Trump sebanyak 213 suara elektoral. Bersama dengan Nathanael Gratias, Peneliti Political Science dari University of Notre Dame di Indiana, Amerika Serikat. Akan menjelaskan bagaimana peta politik setelah Biden resmi menang dalam US Elections 2020? Lantas, apa yang akan dilakukan Partai Republikan pasca kekalahan di pemilu tahun ini? Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Implementasi berbagai kebijakan yang umumnya berorientasi kepada pembatasan atau restriksi pergerakan manusia juga turut mempengaruhi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemampuan dalam merespons secara cepat, tepat dan tanggap menjadi kunci agar Indonesia dapat melalui krisis ini dengan baik. Sayangnya, berdasarkan rilis survei WHO ditemukan bahwa terdapat gangguan pada layanan kesehatan bagi masyarakat karena pandemi COVID-19, khusunya Layanan gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).  Rayestu bersama dengan Peneliti dari The Smeru Research Institute, Nurmala Selly Putri akan berbagi cerita tentang penelitian layanan KIA. Bagaiamana pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap layanan KIA? Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengapproach masalah ini? Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Gejolak politik Thailand seakan tidak pernah berakhir. Saat ini para pengujuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin kudeta yang menjadi perdana menteri. Menurut para demonstran hasil pemilu tahun lalu tidak sah. Mereka juga mendesak reformasi monarki yang kuat di negara itu. Bersama dengan Maulana Iberahim S seorang mahasiwa di Thammasat University dengan kajian Asia-Pacific Studies akan menjelaskan secara langsung kondisi di Thailand. Mengapa demo yang awalnya menuntun mundur Perdana Menteri justru berujung pada reformasi monarki? Seberapa besar eskalasinya? Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Indonesia dari aksi protes di Thailand? Selengkapnya di Asumsi Bersuara

Majalah tempo bersama 110 media dari 88 negara merilis laporan FinCEN Files terkait dugaan pencucian uang. Laporan ini menyebutkan keterlibatan sedikitnya 20 bank yang beroperasi di Indonesia punya riwayat transaksi mencurigakan. Di Indonesia sendiri ada sejumlah nama yang dicatut kemudian menjadi bahan perbincangan karena ada keterkaitan dengan beberapa pengadaan barang di Indonesia. Bersama dengan Direktur Pemberitaan Majalah Tempo Arif Zulkifli bakalan bahas banyak mengapa FinCEN files terkesan kurang mendapat perhatian?  Selengkapnya di Asumsi Bersuara

UU Cipta Kerja atau bisa disebut Omnibus Law resmi disahkan oleh DPR Senin, 05 Oktober 2020. Pengesahannya dianggap kontroversial dan cenderung terburu - buru. Apalagi banyak yang beranggapan waktunya tidak pas karena Indonesia belum selesai menangani pandemi COVID-19. Masalah selanjutnya muncul dari draf final UU Omnibus Law yang hilang seperti hantu. Masyarakat bingung karena ada banyak versi yang beredar. Rayestu kedatangan Putera Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas yang akan membahas apakah UU Omnibus Law ini menarik bagi para investor seperti yang digemborkan oleh pemerintah? Bagaimana respon pasar ketika UU ini resmi disahkan? Lantas apa sebenarnya skema SWF yang akan diatur oleh UU Omnibus Law? Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Kali ini Asumsi Bersuara akan membahas terkait Pilkada Serentak 2020, yang ini kabarnya masih akan "diusahakan" kendati pandemi COVID-19 masih jauh dari kata selesai. Tentu ini menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat, di saat transmisi yang belum terkendali mengapa pemerintah masih memaksakan melangsungkan Pilkada, dan membolehkan kegiatan pengumpulan massa juga untuk kampanye? Bersama Djayadi Hanan dari Lembaga Survei Indonesia akan menjelaskan sejumlah skenario terkait Pilkada. Apa yang membuat pilkada 2020 sebegitu penting? Mengapa tahun ini lebih banyak calon tunggal yang membentuk koalisi gajah? Selengkapnya di Asumsi Bersuara!  

Tepat pada 21-22 September 2019 silam, demonstrasi dilakukan di depan gedung DPR. Menolak isi revisi UU KPK No. 32 Tahun 2002 yang dianggap melemahkan. Sayang, penolakan ini tidak digubris oleh para jawatan. Sudah setahun UU KPK baru bergulir, ditandai dengan terbentuknya dewan pengawas dan wacana pegawai KPK menjadi ASN malah merubah wajah KPK semakin kusam. Alih - alih memperkuat, UU ini dianggap menggembosi kewenangan KPK. Masih ada 18 kasus mangkrak yang merugikan negara puluhan triliun tapi tak kunjung ada kabar. Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch akan membeberkan kinerja KPK selama setahun terakhir. Lengkap dengan penjelasan mengapa kasus di KPK mandeg? Salah siapa? Dan apa konsekuensi atas kasus korupsi yang akan kadaluarsa? Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Dengan luas wilayah perairan di Indonesia mencapai 6,32 juta km persegi, industri perikanan Indonesia punya potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia menjadi negara produsen ikan terbesar setelah Cina—dan telah menyumbang US$26,9 milyar atau 2,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Nyatanya, produksi ikan di Indonesia masih kalau jauh. Mayoritas pembudidaya ikan skala kecil hanya memiliki teknologi produksi sederhana. Tidak ada yang tahu pasti kapan total produksi dan biayanya. Yang otomatis akan menghambat pasokan ke pasar. Akhirnya rantai pemasarannya jadi tidak efisien. Kualitas produk dan harga jual si ikan juga jadi tidak menentu. Bersama Gibran Huzaifah CEO dari efishery.com akan menjelaskan tentang bagaimana pakan berkontribusi besar dalam industri budidaya ikan? Mengapa hal ini penting untuk diperhatikan?  Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Bersama Irma Hidayana dari laporcovid.org. Rayestu akan membahas tentang keadaan pandemi yang makin mengerikan. Lebih - lebih, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB untuk menekan angka pertumbuhan kasus dan klaster di perkantoran. Kondisi ini juga membuat beban rumah sakit menjadi semakin berat. Kapasitas tempat tidur dan ruang isolasi menjadi perhatian. Bagaimana penerapan PSBB di Jakarta menjadi efektif? Mengapa testing dan tracing di Indonesia belum maksimal? Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Kabar mengejutkan muncul dari Senayan. Ada wacana tentang pembentukan dewan moneter yang membawahi Bank Indonesia oleh DPR. Nantinya, Menteri Keuangan akan bertindak sebagai ketua dengan beberapa jajaran menteri serta Gubernur Bank Indonesia. Wacana ini dianggap problematik karena akan menganggu independensi secara de facto dan integritas Bank Indonesia  yang berada di bawah kendali pemerintah. Sebagian ekonom berpadangan bahwa hal ini tidak sesuai dengan reformasi kebijakan moneter Indonesia dua puluh tahun silam dan bahkan berbahaya. Bersama dengan ekonom anonim @deadweight_loss akan menejelaskan secara detail mengapa rencan Dewan Monter adalah hal yang kebablasan dan berpotensi merugikan dikemudian hari. Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Perdebatan terkait RUU P-KS seakan tiada habisnya. Kabar buruk pun datang bagi para penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 2, Juli 2020 Badan Legislasi DPR resmi mengeluarkan RUU P-KS dari Prolegnas 2020. Alasannya tak habis pikir, wakil rakyat berdalih kalau ada "kesulitan" dalam beleid ini. Bersama dengan Anggota DPR Fraksi Nasdem Taufik Basari dan Ketua Cakra Wikara Indonesia Anna Margaret akan mencoba menjelaskan persoalan pelik dari RUU P-KS dari dua sudut pandan berbeda. · Apakah penundaan RUU P-KS mengesankan tidak adanya political interest dari DPR? Atau ada faktor lain dalam proses pengambilan kebijakan di internal DPR? Apa yang perlu dilakukan untuk mengawal dan memastikan proses legislasi untuk memasukkan kembali RUU P-KS sampai dapat dibahas dan disahkan? Selengkapnya di Asumsi Bersuara with Rayestu!

Bersama dengan Shofwan Al Banna, Kepala Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional di FISIP UI dan juga salah satu punggawa Kontekstual.com dan Podcast Bebas Aktif. Rayestu akan membahas isu internasional antara Uni Emirat Arab dan Israel yang sedang mencapai kesepakatan antar keduanya. Ini adalah yang pertama kalinya sejak tahun 1994 setelah Yordania menormalisasi hubungan dengan Israel. Disinyalir ada beberapa negara Arab lagi yang akan mengikuti langkah ini seperti Oman, Maroko, Bahrain. Ini tentu akan mempengaruhi peta politik kawan-musuh di Timur Tengah. Banyak yang menganggap langkah UAE ini suatu "pengkhianatan" terhadap perjuangan rakyat Palestina, benarkah demikian? Lantas,  Bagaimana sebenernya hubungan negara Arab lainnya dengan Palestina? Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Dalam tahapan perencanaan undang – undang, sebuah masalah yang ingin diselesaikan akan melalui pengkajian dan penyelarasan, yang dituangkan dalam naskah akademik. Penyusunan naskah akademik ini menjadi aturan main pasal demi pasal di undang – undang tersebut. Melalui naskah akademik diharapkan ada proses evidence-based policy agar penyusunan undang – undang memiliki bukti ilmiah. Perlu juga ada peran aktif negara dalam menciptakan pengetahuan lewat riset, mengeksplorasi cakrawala untuk membuka berbagai kemungkinan kemajuan (progress), membangun kualitas kewargaan (citizenry), dan keadaban publik (public civility) hingga akhirnya tersusun sejumlah hipotesa yang akan menjadi bahan pertimbangan.  Melalui proses ini negara bisa dengan cermat memahami opportunity cost dari unintended consequences. Menempuh tahapan penyusunan tersebut tidaklah mudah. Dalam Asumsi Bersuara kali ini, Rayestu berkesempatan untuk ngobrol bareng Gita Putri Damayana (Direktur Eksekutif PSHK) dan Dendy Raditya Atmosuwito (Associate R

Kali ini kita akan bahas tentang ekonomi Indonesia secara spesifik terkait rilis ekonomi kuartal diawal Agustus oleh Badan Pusat Statistik. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah negara masuk jurang resesi. Satu per satu negara ASEAN sudah resmi mengumumkan masuk dalam resesi seperti Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand. Ekonomi Indonesia kuartal I-2020 hanya menyentuh 2,97 persen lalu anjlok ke minus 5,32 persen pada kuartal II. Bersama Ekonom INDEF Aviliani, Asumsi Bersuara akan membahas perihal Apakah akan ada perubahan struktural terhadap industri yang terkenda dampak paling dalam dari pandemi ini?  Apa sulitnya bagi pemerintah untuk menggelontorkan anggaran COVID-19? Mungkinkah terkait regulasi? Dan bagaimana dengan prediksi untuk ekonomi di tahun 2020? Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sampai dengan 17 Agustus 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif masih terus bertambah dengan total mencapai 141.370 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Occupancy Rate di rumah sakit di Indonesia pun sudah mengkhawatirkan. 40,2% tempat tidur untuk pasien COVID-19, menyisakan sekitar 24 ribu tempat tidur untuk pasien lain. Bersama dr. Dirga Sakti Rambe vaksinolog dan juga internis di RS Omni Pulomas akan menjelaskan bagaimana kondisi dilapangan. Apa yang kita sudah ketahui sejauh ini? Apakah kita akan segera melewati garis batas kapasitas sistem kesehatan? Dan sejauh apa kabar dari penemuan vaksin COVID-19? Selengkapnya hanya di Asumsi Bersuara!

Pagebluk COVID-19 seakan menjadi kambing hitam dalam percepatan pengesahan UU Minerba tahun 2020. Sempat ditolak publik pada September silam, nyatanya revisi ini disahkan pada Mei 2020. Dalam revisi UU Minerba setidaknya ada 83 pasal diubah dan 50 pasal baru.  Prosesnya yang cepat mengundang banyak pertanyaan. Siapa yang diuntungkan dari revisi UU Minerba? Benarkah ini upaya pemerintah untuk hilirisasi industri tambang? Asumsi Bersuara kembali kedatangan Ekonom Senior Faisal Basri untuk memebahas secara komprehensif mengenai isu ini. Selengkapnya di Asumsi Bersuara!

Warganet beberapa waktu lalu dihebohkan dengan kasus kerugian yang dialami oleh nasabah perencana keuangan. Korban mengaku, niatan awal memakai perencana keuangan karena ingin berinvestasi rutin di pasar saham lewat bantuan ahli. Sayangnya, yang didapati malah boncos. Lebih dari itu ternyata perencana keuangannya tidak terdaftar kedalam Asosiasi Perencana Keuangan Indonesia. Bersama finance enthusiast Jessica Wijaya (@jesswjk), Rayestu akan membahas seputar kisruh kasus perencana keuangan yang sedang ramai semingguan terakhir ini. Selengkapnya di Asumsi Bersuara!